Audit tersebut dinilai janggal lantaran dilakukan atas permintaan KPK setelah Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka.
"Lebih janggal lagi karena audit pesanan itu tidak independen dan sepihak yakni hanya berdasarkan data-data yang melulu berasal dari KPK, tidak ada yang auditee (yang terperiksa)-nya. Audit BPK ini jelas melanggar azas asersi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan menyalahi Peraturan No 1 BPK sendiri," dia memaparkan.
Audit investigatif BPK pada 2017 itu menyatakan, karena SKL diterbitkan maka timbul kerugian negara. Padahal sebelumnya, BPK dalam auditnya tahun 2002 dan 2006 menyatakan, karena semua kewajiban sudah diselesaikan maka layaklah diterbitkan SKL kepada Sjamsuddin Nursalim.
"Jadi ada satu audit BPK yang bertentangan dengan dua audit BPK sebelumnya," ucap Otto.
Mantan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu menilai, KPK terburu-buru menyimpulkan adanya kerugian negara sebelum BPK mengaudit. Sebab, KPK lebih dulu menetapkan Syafruddin sebagai tersangka pada Maret 2017, baru meminta BPK melakukan audit investigasi pada April 2017.
"BPK dalam melakukan audit hanya menggunakan data yang sudah dipilah-pilah oleh KPK, tanpa melakukan pengumpulan data secara independen. Proses audit dilakukan tanpa ada pihak yang diperiksa (auditee), di mana Syafruddin dan pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Keuangan tidak pernah dikonfirmasi atas data-data yang disodorkan penyidik KPK," kata Otto.
"Jadi bagaimana mungkin bisa mendapatkan hasil yang independen dan benar? Kerugian negara timbul, karena perhitungannya berdasarkan data KPK sendiri. Namun kalau seandainya ada auditee dan ditanya. Tentu akan berbeda hasilnya," dia menandaskan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2338839/original/090447000_1535022091-Syafruddin-Arsyad-2.jpg)
No comments:
Post a Comment